Pasuruan, RadarTimur.Net – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan kompak mendukung pembatalan pengadaan mobil dinas pimpinan dewan pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus mengalihkan prioritas ke program yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, kalangan legislatif juga mendorong pengurangan sejumlah program aspirasi yang dinilai belum mendesak dan belum berdampak langsung terhadap layanan publik. Efisiensi juga diarahkan melalui optimalisasi kegiatan daring serta pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, H Arifin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai kondisi ekonomi saat ini menuntut penyesuaian prioritas anggaran.
“Kami mendukung pembatalan itu. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda dan dialihkan ke kegiatan yang lebih pro rakyat,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Ia memastikan seluruh kader PDI Perjuangan di DPRD memiliki sikap yang sama.
“Semua kader sepakat. Tidak ada yang keberatan soal pembatalan pengadaan mobil dinas. Anggaran itu lebih baik dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.