Keluhan dari berbagai Kabupaten tidak jauh beda mengenai masalah garam dan tembakau petani, sebab persoalan itu diduga dipicu adanya oknum yang memainkan harga tembakau dan garam.
“Sementara pemerintah kabupaten tidak memilik hak intervensi terhadap pabrikan, kita hanya memiliki ijin membeli tapi tidak bisa menentukan harga jual bagi petani, harapannya semoga pemerintah pusat bisa membuat Perpres atau aturan yang bisa mengatur dan mengontrol harga jual garam dan tembakau di pasar yang menguntungkan petani,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, banyak garam petani yang tidak terserap dan tidak dimasukkan ke dalam laporan hasil panen petani sementara garam impor masuk mulai garam industri hingga konsumsi.
Sementara itu, penanggung jawab acara, KH Muhammad Shalahuddin Warits menerangkan, hasil pertemuan kali ini akan memberikan rekomendasi yang akan ditujukan kepada Presiden Jokowi.
“Setelah ini akan ada rekomendasi yang berkaitan dengan komoditas unggulan lokal yaitu garam dan tembakau karena memang belum ada regulasinya yang langsung menyentuh kepada petani,” pungkasnya. (faruk)