Urai Kemacetan, Bupati Sidoarjo Kejar Target Hibah Lahan Flyover Aloha Tuntas 2022

Sidoarjo, RadarTimur.Net

Pemkab Sidoarjo terus mematanygkan rencana pembangunan flyover kawasan Aloha, Waru. Salah satu langkah memulainya adalah hibah lahan milik TNI AL yang akan dibangun flyover. Pemkab Sidoarjo telah dua kali bertemu dengan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V untuk membahas hal itu.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, proses hibah lahan seluas sekitar 1,2 hektar itu diupayakan selesai 2022. Sekitar 80 persen lahan yang akan dibangun flyover Aloha merupakan tanah milik TNI AL.
“Kami sudah beberapa ketemu dengan Lantamal V. Koordinasi berjalan dengan baik. Kami berterima kasih atas dukungan TNI AL. Prosedur hibah lahan akan kami tempuh, mohon doa semoga lancar,” ujar Muhdlor, Senin (15/11/2021).
“Insya Allah kita upayakan serah terima lahan selesai 2022, langsung dilanjut pembangunan oleh Kementerian PUPR dan diharapkan selesai 2024,” imbuhnya.
Dia mengatakan, pembangunan flyover diharapkan bisa mengurai kemacetan. Mobilitas orang dan barang akan semakin lancar, sehingga menggerakkan perekonomian Sidoarjo.
“Flyover Aloha adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga bisa mengurai kemacetan. Sekaligus ini upaya mendorong pemulihan ekonomi dengan semakin lancarnya pergerakan orang dan barang,” ujarnya.
Bupati Muhdlor sendiri telah bertemu Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono Hadi beberapa waktu lalu. “Kami atas nama masyarakat Sidoarjo meminta izin kepada Komandan Lantamal V Surabaya, supaya sebagian lahan milik Lantamal V Surabaya bisa diberikan untuk pembangunan flyover ini,” ujar Muhdlor.
Pihak Lantamal V Surabaya yang diwakili Kolonel Lindri saat rapat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo pada pekan lalu menyampaikan aturan atau prosedur pengajuan hibah lahan milik TNI AL. Prosedur yang harus dilakukan, Pemkab Sidoarjo membuat surat pengajuan permintaan hibah ke Lantamal V Surabanya dan untuk selanjutnya akan diproses ke tingkat atas.
Lindri mengatakan, prinsipnya proses hibah mengikuti aturan yang ada jangan sampai menyalahi prosedur yang bisa berakibat merugikan negara. (RIS)