Menurutnya, pengawasan di lapangan harus diperketat, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga distribusi kepada masyarakat sasaran. Langkah itu penting untuk meminimalisir kendala teknis sekaligus menjaga kualitas dan standar gizi.
Untuk wilayah Malang Raya, GAPEMBI memproyeksikan pembentukan sekitar 400 Satuan Pelayanan Persiapan (SPP) yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mengakomodasi perluasan cakupan program ke depan, termasuk kelompok lanjut usia.
“Di Malang Raya targetnya sekitar 400-an. Saat ini masih dalam proses karena ke depannya cakupan penerima akan bertambah, termasuk kelompok lansia,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, di Jawa Timur GAPEMBI menargetkan sekitar 4.100 Satuan Pelayanan akan beroperasi guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.
Di sisi lain, Makhrus mengakui adanya tantangan di lapangan, terutama kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti sawi, jeruk, dan salak. Meski demikian, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus memberdayakan petani lokal sebagai pemasok utama bahan baku program.
Sedangkan Ketua GAPEMBI Malang Raya R. Djoni Sujatmiko menambahkan, program MBG tidak hanya ditujukan bagi siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil dan generasi masa depan Indonesia.
“Bagaimana kita semua bisa menyajikan makanan bergizi secara optimal untuk adik-adik kita di bangku sekolah, juga ibu hamil dan anak-anak yang belum lahir. Mereka harus dipersiapkan menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Ia menilai keberhasilan program ini membutuhkan sinergi seluruh pihak agar penyajian makanan bergizi dapat berjalan optimal. Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi setempat.
Dengan dukungan berbagai pihak, GAPEMBI optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya di Malang Raya dan Jawa Timur.
REPORTER : Estu D.