Pasuruan, RadarTimur.Net – DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyepakati pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasuruan Migas.

Pencabutan regulasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan administrasi dan penguatan kepastian hukum. Langkah itu diambil setelah PT Pasuruan Migas dinyatakan tidak pernah beroperasi secara nyata serta tidak pernah mendapatkan alokasi maupun penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, pencabutan Perda menjadi bagian dari penyesuaian regulasi BUMD agar selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, menyatakan dukungannya terhadap pencabutan Perda tersebut. Menurutnya, PT Pasuruan Migas yang semula diharapkan menjadi wadah pengelolaan potensi energi daerah justru menghadapi persoalan hukum dan implementasi.

“Problem utama PT Pasuruan Migas yang semula diharapkan menjadi wadah mengelola potensi energi dan menambah PAD, dalam perjalanannya justru mengalami masalah hukum serta implementasi. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh pencabutan Raperda Perda Nomor 9 Tahun 2010 ini,” kata Arifin.

Arifin menilai pencabutan Perda tersebut menjadi langkah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek legalitas BUMD agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Dukungan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan. Fraksi tersebut menilai pencabutan Perda merupakan bagian dari penataan tata kelola BUMD berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Meski demikian, DPRD meminta Pemkab Pasuruan memastikan transparansi kajian akademis, sekaligus memperjelas status aset dan berbagai perjanjian yang pernah mengatasnamakan PT Pasuruan Migas.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan, Tri Laksono, mengatakan pencabutan Perda harus diikuti dengan penataan BUMD secara menyeluruh.

“Pencabutan Perda ini merupakan langkah tepat untuk menata regulasi BUMD agar sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 dan mewujudkan kepastian hukum. Kami merekomendasikan Pemda menyusun peta jalan penataan BUMD yang komprehensif, melakukan evaluasi Perda BUMD secara berkala, serta memperkuat BUMD yang ada agar berkontribusi nyata pada PAD,” tegas Tri Laksono.

Tri juga mengingatkan Pemkab Pasuruan agar proses pencabutan Perda tidak menyisakan persoalan administratif maupun konsekuensi hukum yang berpotensi merugikan daerah.

Menurutnya, koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri, diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pencabutan regulasi berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Pemkab Pasuruan memastikan tidak ada kekayaan daerah yang hilang akibat pencabutan Perda tersebut. Pemerintah daerah menyatakan tidak pernah mengalokasikan ataupun menyertakan modal daerah kepada PT Pasuruan Migas.

Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, mengatakan pencabutan Perda telah melalui evaluasi yuridis dan kajian akademis. Pemerintah daerah juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/PID.SUS/2016 dalam menjelaskan status PT Pasuruan Migas.

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/PID.SUS/2016, PT Pasuruan Migas tidak pernah beroperasi secara nyata pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta tidak pernah ada alokasi maupun penyertaan modal daerah. Evaluasi yuridis dan kajian akademis telah selesai dilaksanakan sebagai dasar pencabutan Perda, dan ke depan penataan difokuskan pada penguatan BUMD yang ada untuk meningkatkan kontribusi PAD,” jelas Shobih.

Wakil Bupati yang akrab disapa Gus Shobih itu menegaskan Pemkab Pasuruan berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan pencabutan regulasi secara transparan dan akuntabel.

Pemkab berharap pembenahan regulasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi tata kelola BUMD sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan daerah yang masih aktif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan.

Reporter  Imam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *